PDIP dorong kader mengedepankan sistem gotong royong di Pemilu 2024

Kami akan tetap mengedepankan cara gotong royong, sehingga di dalam strategi pemenangan pemilu yang dikedepankan

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya bakal mengedepankan sistem gotong royong dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Kami akan tetap mengedepankan cara gotong royong, sehingga di dalam strategi pemenangan pemilu yang dikedepankan, tetap kepentingan partai di atas kepentingan orang per orang dan ini memerlukan suatu seni (politik)," kata Hasto saat konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis.

Ia juga mengatakan sebagai partai yang memegang semangat gotong royong, maka PDIP harus siap dalam kondisi apa pun. Termasuk, menyikapi Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutus menolak uji materi sistem pemilu proporsional tertutup.

PDIP, kata Hasto, juga akan menginstruksikan dan mendorong ke seluruh kader untuk mengedepankan kepentingan partai dalam strategi pemenangan pemilu.

Hasto menambahkan bahwa PDIP meyakini demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila. Di mana partai berjuang mempersiapkan kader-kader terbaik, terlatih, dan berkualitas yang akan dimajukan sebagai wakil rakyat di parlemen.

"Bukan kader partai yang mengandalkan popularitas serta uang untuk bisa terpilih," ujarnya.

Apalagi, politisi asal Yogyakarta ini tak menampik jika persaingan antarcaleg bakal terjadi tak hanya di antar beda partai, tetapi di dalam satu partai. Untuk itu, Hasto mendorong seluruh kader PDIP agar tetap mengedepankan semangat bergotong-royong dan tak melunturkan semangat kerja sama antarcaleg partai berlambang banteng moncong putih itu lewat sistem proporsional terbuka.

Pasalnya, sistem pemilu proporsional terbuka akan mendorong aspek-aspek caleg dari popularitas, kekuatan modalnya, kemampuan memobilisasi pemilih dengan menggunakan cara-cara yang memperkuat popularitas. Sehingga, partai justru akan mempersiapkan pembekalan kepada seluruh bakal calon legislatif untuk bersiap-siap di dalam sistem pemilu proporsional terbuka.

"Di mana sering kali di dalam praktik persaingan itu tidak hanya antarpartai tetapi di internal partai," ucap Hasto.

Sebelumnya, majelis hakim Mahkamah Konstitusi telah menyatakan menolak permohonan para pemohon terkait dengan uji materi terhadap Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.

Dengan demikian, sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku pada Pemilu 2024.

"Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Pusat, Kamis.

Adapun PDIP merupakan satu-satunya fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup.